Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Untuk Percepat Digitalisasi Nasional

Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Untuk Percepat Digitalisasi Nasional

 

Menkominfo Minta Tambahan Anggaran Untuk Percepat Digitalisasi Nasional – Untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk tahun 2021.

Dari kelima program tersebut adalah penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, dan komunikasi publik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (22/6/2020), Menteri Kominfo, Johnny Plate menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan anggaran yang cukupĀ  besar, Untuk merealisasikan kelima program tersebut.

“Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru,” kata Johnny.

Johnny menyampaikan bahwa anggaran itu diajukan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Bambang Kristiono, mengatakan pihaknya mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kemkominfo sesuai dengan usulan kebutuhan tambahan anggaran (TA) 2021.

“Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain, Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Rkonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021,” Pungkas Bambang.

Kominfo juga mengajukan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Anggaran itu akan dipakai daiantaranya untuk membangun Base Transceiver Station (BTS), akses internet di wilayah non komersial, dan persiapan pusat data sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional. Selain itu, Johnny memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia saat ini.

Johnny menyebut bahwa dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, sebanyak 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Dan sebanyak 12.548 desa dan kelurahan sampai saat ini masih belum terlayani 100 persen jaringan 4G. “Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T,” papar Johnny.

Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas menilai, kebutuhan akses internet masyarakat meningkat pesat di era new normal atau kenormalan baru.

Sebab itu, Kominfo diminta untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah pelosok. Senada dengan Yan, anggota Komisi I DPR RI, Lodewijk F. Paulus menyampaikan, saat ini pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni dan aman sangat diperlukan.

“Kita butuh infrastruktur teknologi komunikasi, misalnya pengadaan sendiri satelit. Bagaimana kita bisa terlibat dalam digitalisasi, namun harus aman,” jelas Paulus.