Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik – China atau Tiongkok merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, ibu kotanya Beijing dan menggunakan sistem ekonomi sosialis. China juga dikenal sebagai negara penganut ideologi komunis terbesar di dunia. Sedangkan Hong Kong merupakan negara semi-merdeka dengan nama resmi Hong Kong Special Administrative Region atau Daerah Administratif Khusus Hong Kong. Hong Kong juga sering disebut sebagai negara dalam negara Tiongkok.

Selama tahun 1841 hingga 1997, negara ini bernama British Hong Kong dan masih berada di bawah kekuasaaan Inggris. Namun, sejak 1997 Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok dengan status satu negara dua sistem.  Oleh karenanya, Hong Kong memiliki sistem negara sendiri dan berbeda dari Tiongkok atau China. Kantor perwakilan tertinggi Beijing di Hong Kong merilis pernyataan resmi yang berisi peringatan kepada para demonstran pada Rabu (6/5). Dalam pernyataan tersebut, Kantor Urusan Hong Kong dan Makau (HKMAO) menyebut mereka yang terlibat dalam demonstrasi sebagai “virus politik”.

HKMAO juga mengancam bahwa pemerintah pusat Tiongkok takkan tinggal diam terhadap “pasukan gila yang ceroboh itu” ketika aksi mereka membuat situasi Hong Kong tidak bisa tenang. Demonstran Hong Kong sempat kembali berunjuk rasa pada April lalu ketika pemerintah melonggarkan aturan pembatasan daftar idn poker online aktivitas di tengah pandemik COVID-19.

1. Beijing menuding demonstran hanya ingin menjatuhkan Hong Kong
Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Mengutip Reuters, retorika yang dipakai oleh pemerintah di Beijing untuk merujuk kepada demonstran Hong Kong tergolong semakin keras. Dalam pernyataan yang sama, HKMAO menyebut mereka “beracun”, penuh “kekerasan”, serta menuding bahwa tujuan para pengunjuk rasa adalah “menyeret Hong Kong jatuh ke jurang”.

Semakin banyak dukungan warga terhadap demonstran, menurut HKMAO, hanya akan berujung kepada “harga yang lebih mahal yang harus dibayar” oleh Hong Kong. Sementara itu, Beijing sendiri dituduh menggunakan pandemik COVID-19 untuk melarang demonstrasi pro-demokrasi di pulau semi-otonom tersebut.

Peneliti Tiongkok di Human Rights Watch, Maya Wang, berpendapat bahwa Beijing “berniat mendapatkan kontrol yang lebih besar terhadap Hong Kong” dengan mengeluarkan retorika keras tersebut.

“Pemerintah Tiongkok masih bisa mengubah aksinya dengan menyelesaikan banyak kekecewaan yang dimiliki warga Hong Kong, yaitu, pengikisan kebebasan dan otonomi, tapi sayangnya mereka memilih jalur yang salah dengan meningkatkan tensi,” kata Wang.

2. Berbagai pihak memprotes penangkapan besar-besaran oleh otoritas Hong Kong
Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Aksi unjuk rasa di Hong Kong untuk menuntut demokrasi sudah berlangsung sejak Juni tahun lalu. The Guardian melaporkan ada lebih dari 7.000 orang yang ditangkap, termasuk secara massal, sejak protes dimulai hingga saat ini. Demonstrasi yang sebelumnya rutin terjadi di berbagai titik di Hong Kong kemudian tersendat karena virus corona.

Beberapa kali ada protes sporadis, tapi otoritas keamanan Hong Kong tak segan membubarkan dengan kekerasan. Mereka dianggap melanggar aturan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus corona. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melihat penegakan hukum sudah “dipolitisasi”.

“Penangkapan para aktivis pro-demokrasi di Hong Kong sangat mengkhawatirkan,” ujar Pompeo, seperti dikutip CNN, pada April lalu. “Para penegak hukum yang dipolitisasi tidak konsisten dengan nilai-nilai universal dari kebebasan berekspresi, berasosiasi, dan melakukan perkumpulan damai.”

3. Kesulitan turun ke jalan saat pandemik COVID-19 tak menghentikan kemarahan demonstran
Tiongkok Sebut Demonstran Hong Kong sebagai Virus Politik

Para pengunjuk rasa pun tetap memperlihatkan sikap tidak suka terhadap pemerintah pusat dengan menyebutnya sebagai “virus Tiongkok” atau “virus Wuhan”. Salah satu yang paling rajin menggunakan sebutan itu adalah tokoh demonstrasi, Joshua Wong, lewat sejumlah unggahan di media sosial.

Badan kesehatan dunia (WHO) menilai penggunaan nama wilayah atau ras untuk menyebut suatu virus akan berdampak buruk, terutama kepada orang yang diasosiasikan dengan wilayah dan ras tersebut. Warga keturunan Tiongkok dan Asia di beberapa negara, seperti Prancis, Kanada dan Amerika Serikat, jadi target rasisme dan diskriminasi saat pandemik ini terjadi.

Akan tetapi, demonstran Hong Kong tidak peduli dengan kenyataan tersebut. “Itu [virus] datang dari Tiongkok, jadi mengapa saya tidak boleh menyebutnya virus Tiongkok?” kata seorang pengunjuk rasa, Adrian Hui, kepada Hong Kong Free Press (HKFP). “Jika CCP (Partai Komunis Tiongkok) tidak mengizinkan kita memakai ‘virus Tiongkok’, justru kita harus lebih menggunakannya,” tambahnya.

“Saya punya hak kebebasan berpendapat, dan saya kira itu tidak rasis atau menyakiti, itu tetap hanyalah sebuah nama,” lanjutnya. Pemerintah Tiongkok sendiri memprotes pemakaian sebutan yang juga dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.